Mainberita – Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PAN, Abdul Hakim Bafagih, menyampaikan dukungannya terhadap langkah tegas Direktur Utama Garuda Indonesia, Mayjen TNI (Purn) Glenny Kairupan, dalam upaya membenahi dan menata ulang manajemen internal maskapai pelat merah tersebut.
Dukungan itu ia sampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi VI DPR dan jajaran direksi Garuda Indonesia pada Senin, 1 Desember 2025.
Politisi kelahiran 1992 itu menilai bahwa persoalan efisiensi dan berbagai kebocoran di internal Garuda sudah berlangsung terlalu lama dan membutuhkan tindakan tegas untuk diatasi.
Dalam forum tersebut, Abdul menegaskan bahwa pendekatan keras diperlukan agar penyimpangan internal dapat diberantas secara menyeluruh. Menurutnya, masalah di tubuh Garuda sudah tidak bisa lagi diselesaikan dengan cara yang lunak.
“Kalau perlu pakai tangan besi, saya mendukung penuh. Karena kalau tidak, tidak akan berubah. Permasalahan efisiensi di Garuda ini memang berasal dari dalam,” kata Abdul.
Ia menilai bahwa reformasi manajemen yang tengah dilakukan direksi baru harus menjadi momentum untuk memutus kebiasaan buruk yang selama ini menghambat kinerja Garuda Indonesia.
Abdul juga menyoroti bahwa masalah Garuda tidak hanya terkait bisnis, tetapi juga berkaitan dengan budaya kerja dan perilaku sejumlah oknum di internal. Ia menilai masih ada mentalitas “aji mumpung” yang mempersulit proses perbaikan.
“Cukup sampai di sini. Jangan ada lagi penyertaan modal. Sudahi santai-santainya, sudahi kebiasaan gampanginnya, hentikan mental aji mumpung. Ayo kita benahi Garuda bersama,” tegasnya.
Ia menekankan pentingnya kedisiplinan dan tata kelola profesional, terlebih Garuda merupakan maskapai nasional yang membawa nama baik negara.
Abdul juga menyinggung persoalan efisiensi biaya operasional, termasuk indikator profitabilitas pesawat. Ia menyebut bahwa struktur biaya Garuda sangat tidak sehat sehingga sulit mencapai keuntungan.
“Satu pesawat Garuda baru bisa untung kalau terisi 150 persen—25 persen di sayap kanan dan 25 persen di sayap kiri. Ini menunjukkan masalahnya memang dari dalam,” ujarnya.
Pernyataan ini menggambarkan bahwa beban biaya dan manajemen operasional Garuda perlu pembenahan menyeluruh agar maskapai dapat kembali sehat secara finansial.
Menutup pernyataannya, Abdul meminta Glenny merinci tiga inisiatif utama yang akan dijalankan dalam tiga bulan ke depan sebagai indikator awal pembenahan Garuda.
“Kalau diberi waktu tiga bulan, saya ingin tahu tiga inisiatif utama yang akan dilakukan,” kata Abdul.
Pertanyaan tersebut menegaskan bahwa DPR menginginkan langkah cepat, strategis, dan dapat dievaluasi untuk mengukur efektivitas kepemimpinan baru di tubuh perusahaan BUMN tersebut. (*)
