Mainberita – Retret kepala daerah di Akademi Militer (Akmil) Magelang menjadi sorotan sejak pertama kali diumumkan sebagai bagian dari pembekalan bagi para gubernur, wali kota, dan bupati yang baru dilantik.
Program ini bertujuan meningkatkan kedisiplinan, kepemimpinan, serta wawasan kebangsaan para kepala daerah agar lebih selaras dengan visi pemerintah pusat. Namun, pertanyaan yang muncul di masyarakat adalah: apakah retret ini bersifat wajib?
Tidak Ada Regulasi yang Mengikat Secara Hukum
Secara hukum, tidak ada peraturan yang secara eksplisit mewajibkan kepala daerah mengikuti retret ini. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta peraturan lain yang mengatur tugas dan kewajiban kepala daerah tidak mencantumkan retret sebagai syarat wajib.
Namun, program ini diinisiasi oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan mendapatkan dukungan dari Presiden RI sebagai bagian dari pembinaan kepala daerah. Dengan demikian, meskipun tidak ada aturan hukum yang mewajibkan, retret ini tetap dianggap sebagai program penting yang sebaiknya diikuti oleh seluruh kepala daerah baru.
Arahan dari Pemerintah Pusat
Presiden RI dan Mendagri mendorong seluruh kepala daerah yang baru dilantik untuk mengikuti retret sebagai bentuk pembekalan sebelum menjalankan tugasnya. Mereka menilai bahwa retret ini menjadi ajang untuk menyamakan visi antara pemerintah pusat dan daerah, terutama dalam menjalankan program nasional seperti Asta Cita.
Beberapa kepala daerah yang hadir menyatakan bahwa mereka mengikuti retret atas arahan dan undangan resmi dari pemerintah pusat. Dengan kata lain, meskipun tidak bersifat wajib dalam konteks hukum, retret ini menjadi semacam “keharusan moral” bagi kepala daerah agar dapat bekerja selaras dengan kebijakan nasional.
Konsekuensi Jika Tidak Mengikuti Retret
Karena tidak ada aturan yang mengharuskan kepala daerah mengikuti retret, tidak ada sanksi langsung bagi mereka yang absen. Namun, kepala daerah yang tidak hadir bisa dianggap kurang memiliki komitmen dalam menyelaraskan program daerah dengan kebijakan pusat.
Selain itu, retret ini juga menjadi kesempatan bagi kepala daerah untuk membangun jaringan, berdiskusi dengan sesama pemimpin daerah, serta mendapatkan wawasan baru dalam tata kelola pemerintahan.
Dengan tidak mengikuti retret, kepala daerah mungkin kehilangan peluang untuk memperkuat relasi dengan pemerintah pusat dan sesama pemimpin daerah lainnya.
Retret kepala daerah di Akmil Magelang bukanlah program yang secara hukum wajib diikuti, tetapi pemerintah pusat mendorong partisipasi penuh dalam kegiatan ini. Kepala daerah yang mengikuti retret akan mendapatkan pembekalan terkait kepemimpinan, kebijakan nasional, serta wawasan kebangsaan yang dapat membantu mereka dalam menjalankan tugas.
Sementara itu, kepala daerah yang tidak hadir tidak akan dikenakan sanksi, tetapi bisa dianggap kurang berkomitmen terhadap sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah.
Pada akhirnya, mengikuti retret ini lebih kepada kepentingan kepala daerah itu sendiri agar dapat menjalankan tugasnya dengan lebih efektif, disiplin, dan selaras dengan visi nasional. (*)
