Mainberita – Presiden Prabowo Subianto berkomitmen menciptakan 2,9 juta lapangan kerja setiap tahun melalui sinergi antara Kementerian Investasi dan Hilirisasi serta Kementerian Ketenagakerjaan.
Di tengah meningkatnya kasus Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), langkah ini diharapkan dapat memberikan solusi bagi tenaga kerja di Indonesia.
Menteri Investasi dan Hilirisasi, Rosan Roeslani, bersama Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, mengadakan pertemuan untuk membahas strategi penciptaan lapangan kerja. Mereka sepakat untuk memastikan tenaga kerja di Indonesia memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan investasi dan industri hilirisasi.
“Kami memproyeksikan bahwa dari 2025 hingga 2029, rata-rata jumlah tenaga kerja yang tercipta setiap tahunnya mencapai 2,8 hingga 2,9 juta orang,” ujar Rosan dalam pernyataan resminya, Kamis (6/3).
Jika target ini tercapai, maka dalam satu periode pemerintahan Prabowo Subianto, total 14,5 juta lapangan kerja baru akan tersedia.
Investasi Sebagai Motor Penciptaan Lapangan Kerja
Optimisme ini didasarkan pada pencapaian Kementerian Investasi sebelumnya. Rosan menyebut bahwa pada tahun lalu, investasi senilai Rp1.700 triliun telah menciptakan 2,45 juta pekerjaan.
“Investor selalu menekankan pentingnya kesiapan tenaga kerja saat mereka berinvestasi. Biasanya, pembangunan pabrik memakan waktu 2 hingga 3 tahun, namun dalam periode tersebut, mereka ingin tenaga kerja yang siap pakai,” jelas Rosan.
Pelatihan dan Sertifikasi untuk Meningkatkan Daya Saing
Untuk mendukung kesiapan tenaga kerja, Menaker Yassierli menegaskan bahwa pemerintah telah menyiapkan 303 Balai Latihan Kerja (BLK) di seluruh Indonesia. BLK ini akan melatih tenaga kerja agar sesuai dengan kebutuhan industri.
Selain pelatihan, pemerintah juga menekankan pentingnya sertifikasi tenaga kerja untuk meningkatkan daya saing mereka.
“Kami ingin memastikan bahwa tenaga kerja Indonesia memiliki sertifikasi kompetensi yang diakui secara profesional. Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) siap menjamin kualitas tenaga kerja tersertifikasi agar bisa bersaing baik di tingkat nasional maupun internasional,” tegas Yassierli.
Dengan strategi ini, pemerintah berharap dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih stabil, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta memperkuat daya saing tenaga kerja Indonesia di era globalisasi. (*)
