Mainberita – Pemerintah Kabupaten Tulungagung menyusun Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) 2025-2029.
Itu sebagai wujud komitmen pemerintah daerah untuk memenuhi target pelayanan minimum kepada masyarakat Tulungagung.
Untuk menghasilkan perencanaan yang baik, Bagian Tata Pemerintahan-Setda Kabupaten Tulungagung bersama OPD pengampu 6 urusan SPM melakukan lokakarya pada 27-28 Mei 2025 bertempat di Ruang Rapat Praja Mukti Kantor Bupati Tulungagung.
Lokakarya dua hari tersebut terselenggara atas dukungan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setdaprov Jawa Timur bersama Program SIAP SIAGA, program Kemiteraan Pemerintah Indonesia – Australia untuk Manajemen Risiko Bencana.
Kepala Bagian Tata Pemerintahan Tulungagung, Agus Eko Putranto, S.STP, M.M dalam sambutannya menegaskan pentingnya Rencana Aksi Sebagai Dokumen Perencanaan SPM.
“Rencana Aksi Penerapan SPM ini selain wajib harus dipenuhi untuk pemenuhan laporan SPM, namun yang sangat penting adalah dokumen ini menjadi panduan bersama untuk menghitung, merencanakan, dan menganggarkan target pemenuhan SPM selama lima tahun kedepan,” kata Anto, sapaan akrab pria tersebut.
Adanya Rencana Aksi ini diharapakan komitmen perangkat daerah untuk memenuhi 6 urusan SPM yang wajib diberikan kepada masyarakat dapat lebih terarah.
Adapun 6 urusan SPM itu adalah; pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, trantibunlinmas, dan sosial.
Kepala Biro Pemerintahan dan Otoda Provinsi Jawa Timur, Dr. Lilik Pudjiastuti, SH, MH menerangkan pemenuhan SPM tidak hanya menjadi tanggungjawab pemerintah Provinsi namun harus gotong-royong berkolaborasi dengan pemerintah Kabupaten.
“Pemenuhan target SPM ini harus dilakukan secara bersama-sama dengan penuh komitmen kuat baik pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten. Sesuai mandat kami, pemprov akan terus melakukan pembinaan dan pengawasan kepada pemerintah kabupaten untuk optimalisasi capaian SPM,” terang Lilik.
Sementara itu, Program Policy Officer SIAP SIAGA Jawa Timur, Mambaus Suud, menjelaskan bahwa SPM menjadi bagian penting dari program SIAP SIAGA selama ini. Baik mendukung SPM Provinsi maupun Kabupaten, terutama SPM Sub Urusan Bencana.
Salah satu program SIAP SIAGA adalah memperkuat penanggulangan bencana melalui SPM Sub Urusan Bencana baik dukungan untuk Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten.
“Akan tetapi, dalam konteks penyusunan Rencana Aksi Penerpan SPM kesemua urusan SPM adalah satu keterpaduan, sehingga kami memfasilitasi penyusunan Renaksi Penerapan SPM untuk 6 urusan wajib,” terang Suud.
