MainBeritaTulungagung – Optimalisasi Instalasi Pengolahan Limbah Tinja (IPLT) di Kabupaten Tulungagung rupanya masih menyisakan pekerjaan rumah yang cukup besar. Meski secara administratif target Pendapatan Asli Daerah (PAD) seringkali terpenuhi, namun secara teknis operasional, fasilitas pengolahan limbah ini justru mengalami idle capacity atau kelebihan kapasitas yang tidak terpakai.
Kepala UPT IPLT Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kabupaten Tulungagung, Retnowati, menjelaskan bahwa secara desain, fasilitas pengolahan yang dikelolanya memiliki daya tampung yang cukup luas. Namun, jumlah tangki pembuangan yang masuk setiap harinya belum mampu menyentuh angka ideal dari kapasitas total yang tersedia.
Dia merinci, sistem pengolahan di IPLT saat ini terbagi ke dalam empat kolam besar dengan total kapasitas mencapai 25 meter kubik. Idealnya, setiap kolam mampu memproses limbah dalam jumlah tertentu setiap harinya agar operasional berjalan maksimal.
“Kan kapasitas kita 25 meter kubik dan dibagi empat kolam. Jadi satu hari itu kurang lebih enam sampai tujuh meter kubik per satu kolam pengolahan,” katanya.
Dalam satu tahun terakhir, rata-rata volume limbah tinja yang masuk ke IPLT hanya berkisar dua truk per hari. Dengan asumsi truk milik Disperkim memiliki kapasitas angkut 3 m3, maka total limbah yang diolah hanya menyentuh angka 6 m3 per hari. Jumlah ini jomplang jika dibandingkan dengan ketersediaan ruang di kolam-kolam pengolahan.
Kondisi idle capacity ini, menurut Retnowati, merupakan imbas dari regulasi bantuan masa lalu dari pemerintah pusat. Di awal perencanaan program bantuan, setiap kabupaten yang menerima bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) atau APBN diwajibkan membangun IPLT dengan standar kapasitas yang seragam. Yaitu, 25 m3.
“Masih ada idle capacity itu. Itu dulu kan bantuan DAK, APBN pusat,” akunya.
Dia menambahkan, bahwa setelah dilakukan evaluasi di tingkat nasional, didapati fakta soal banyaknya daerah penerima bantuan 25 meter kubik yang mengalami nasib serupa dengan Tulungagung. Yakni fasilitasnya terlalu besar dibandingkan limbah yang dihasilkan masyarakat secara rutin.