Ada kabar baik yang menghangatkan jagat birokrasi negeri ini. Presiden Prabowo Subianto memberikan pujian terbuka kepada Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, karena berani mengembalikan Rp70 triliun sisa anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tidak terserap. Langkah sederhana tapi luar biasa ini menjadi babak baru dalam budaya birokrasi Indonesia. Di saat sebagian pejabat masih sibuk “menghabiskan” anggaran di akhir tahun, Kepala BGN justru menunjukkan sikap yang langka dengan mengembalikan uang rakyat karena memang tidak dibutuhkan.
Presiden Prabowo bahkan menyebut tindakan ini “hampir belum pernah terjadi” dalam sejarah pemerintahan. Sebuah bentuk integritas yang jarang, namun sangat diharapkan. Dan di sinilah poin pentingnya, inilah standar baru pejabat Indonesia. Pejabat yang seperti ini tidak mencari sorotan, tapi memberikan teladan. Tidak berkompetisi dalam angka pengeluaran, tapi dalam kejujuran. Tidak mengelola dana untuk citra, tapi untuk manfaat nyata.
Langkah Kepala BGN membuktikan bahwa reformasi birokrasi bukan sekadar slogan. Ia hidup lewat keputusan-keputusan kecil yang bermakna besar. Dan ketika kejujuran kembali menjadi gaya kerja, rakyatlah yang paling diuntungkan.
Kita berharap cerita ini tak berhenti di BGN, semoga menjadi inspirasi bagi kementerian, pemerintah daerah, dan seluruh pejabat public, bahwa mengembalikan anggaran bukanlah tanda gagal, tapi tanda tanggung jawab. Sebab, pada akhirnya, pejabat sejati bukan yang pandai membelanjakan uang rakyat, melainkan yang jujur dalam menjaga amanahnya. Pejabat yang berani mengembalikan anggaran bukan berarti tidak bekerja, justru itulah bentuk kerja paling jujur. Karena uang rakyat bukan untuk dihabiskan, tapi untuk dimanfaatkan sebaik-baiknya.
