MainBeritaTulungagung – Menanggapi kasus dugaan keracunan masal yang menimpa ratusan siswa SMKN 3 Boyolangu usai menyantap menu Makan Bergizi Gratis (MBG), Badan Gizi Nasional (BGN) Wilayah Tulungagung menggelar pemeriksaan Unit Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Desa Moyoketen, yang menjadi pemasok utama makanan tersebut.
Hasilnya, ditemukan fakta bahwa unit layanan tersebut ternyata belum mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
Koordinator BGN Wilayah Tulungagung, Sebrina Mahardika mengungkapkan, bahwa pihaknya kini tengah menunggu hasil observasi dan cek laboratorium untuk memastikan operasional SPPG tersebut ke depannya.
Meski sempat beroperasi pada Selasa (20/1), BGN langsung mengambil langkah dengan menarik seluruh distribusi makanan setelah adanya laporan kasus gangguan kesehatan dari pihak sekolah.
Menurut Sebrina, SPPG di Desa Moyoketen ini merupakan unit yang tergolong baru karena baru berjalan sekitar dua bulan dengan kapasitas produksi mencapai 2.819 porsi setiap harinya. Sasaran distribusinya pun cukup luas, mulai dari tingkat PAUD, TK, SD, SMK, hingga menyasar ibu hamil dan menyusui. Terkait legalitas kelayakan fasilitas pengolahan makanan, ia mengakui adanya kendala administratif yang belum tuntas. “SLHS belum ada dan itu sudah diajukan proses, tapi belum keluar,” tegas Sebrina.
BGN juga memutuskan untuk menghentikan sementara seluruh aktivitas produksi di unit tersebut guna menghindari risiko lebih lanjut. Sebrina memastikan bahwa untuk Rabu (21/1), tidak akan ada pengiriman menu MBG ke sekolah-sekolah di bawah naungan unit terkait, sampai ada instruksi lebih lanjut dari pimpinan pusat. “Sementara tidak. Jadi sampai dengan keputusan dari pimpinan, kita tidak produksi,” imbuhnya singkat.
Di sisi lain, Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung mengamankan sampel makanan yang dibagikan pada Senin (19/1) lalu. Menu yang dikonsumsi siswa saat itu diketahui terdiri dari nasi, ayam bumbu kuning, selada air, dan sambal. Sampel tersebut kini telah dikirim ke Balai Besar Laboratorium Kesehatan (BBLK) Surabaya untuk diuji kandungannya secara klinis.
Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Dinkes Tulungagung, dr. Aris Setiawan, menjelaskan bahwa setiap dapur SPPG sebenarnya diwajibkan memiliki sampel simpanan dari setiap proses memasak sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku. Hal ini bertujuan untuk memudahkan penelusuran jika sewaktu-waktu terjadi insiden luar biasa seperti sekarang.
“Setiap dapur setiap kali ada proses masak, itu pasti akan ada sampel yang disimpan. Itu memang SOP-nya begitu,” terangnya.
Mengingat gejala keracunan bisa muncul dalam rentang waktu yang bervariasi, seluruh fasilitas kesehatan di Tulungagung diminta untuk meningkatkan kewaspadaan. Langkah proteksi dini telah disiapkan untuk mengantisipasi adanya tambahan korban yang mencari perawatan medis.
“Kami sudah menyampaikan ke 32 Puskesmas, utamanya ke Kepala Puskesmas untuk selalu standby paling tidak sampai 3 hari ke depan,” paparnya. (dit/ari)
