 Siti Fauziah Saekhoni alias Bu Tejo. (CNNIndonesia/Tunggul). |
Evaluasi total hingga tinjau ulang baginya adalah langkah wajib sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban pemerintah atas pelaksanaan MBG yang memakan anggaran besar. Dia berharap, negara segera sadar diri dan berhenti bertindak semaunya tanpa mendengarkan aspirasi rakyatnya.
“Jangan mbulet aja jawabannya, ngomong tidak terbiasa makan enak dan sebagainya. Coba kalau kita balik aja bagaimana, Makanan (MBG) ini setiap hari dikonsumsi bapak baru diberikan kepada kami sebagai rakyat. Jadi keracunane ibarate diminimalisir di bapak dulu,” ucapnya.
“Program yang sangat memakan banyak biaya ini seperti tidak pas. Cita-cita mulia tapi secara praktik apakah iya? Negaranya kita ini masih banyak PR asline, jadi tolong mari kita berbenah meletakkan kepentingan untuk bersama untuk rakyat,” katanya.
Sementara itu, Kalis Mardiasih menyoroti respons pemerintah dalam upaya evaluasi menyikapi rentetan kasus keracunan, terutama Presiden Prabowo Subianto yang malah menginstruksikan Badan Gizi Nasional (BGN) menyewa koki hingga memasang CCTV di dapur MBG.
“Padahal yang kita kritik adalah desain tata kelola yang sentralistik dan militeristik,” ucapnya.
Aksi kali ini, kata Kalis, juga menyoroti bagaimana MBG yang justru menggandeng korporasi. Padahal janjinya adalah melibatkan komunitas atau petani lokal dalam sistem rantai pangan. Lalu buruknya kualitas bahan baku dalam beberapa temuan kasus keracunan.
“Misal susu yang disajikan, susunya kan ultra proses udah kotak-kotak dari pabrik. Ya kalau yang disajikan burger, emang petani mana yang nanam gandum?” katanya.
(MBG) harus dihentikan, kalau mau berjalan harus evaluasi total. Kami tidak menerima perbaikan seiring waktu. Padahal, waktu-waktu berjalan ini anak-anak jadi korban keracunan,” tutupnya.
(kum/ugo)
[ad_2]