MainBerita, Tulungagung – Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) hadir sebagai solusi pembangunan ekonomi desa yang berkelanjutan. Tujuan pendirian BUMDes diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menyebutkan bahwa BUMDes bertujuan untuk meningkatkan perekonomian desa, mengoptimalkan aset desa, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan usaha yang profesional dan berkelanjutan.
Namun, realita di lapangan menunjukkan bahwa tidak semua BUMDes mampu berjalan sesuai harapan. Banyak BUMDes justru belum berbadan hukum, yang menghambat akses mereka terhadap dana desa dan peluang pengembangan usaha.
Salah satu Ketua BUMDes di Tulungagung mengungkapkan tantangan yang dihadapi. “Secara konsep, BUMDes adalah alat yang luar biasa untuk memajukan desa. Namun, di lapangan, masalah utama yang sering muncul adalah keterbatasan modal, kurangnya SDM yang profesional, dan perencanaan bisnis yang kurang matang,” ujarnya.
Meski begitu, ada pula BUMDes yang sukses mengelola usaha dengan baik. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa dengan manajemen yang tepat, BUMDes dapat menjadi motor penggerak ekonomi desa.
Masa Depan BUMDes: Harapan dan Tantangan. Pemerintah terus berupaya mendorong penguatan BUMDes, salah satunya dengan kebijakan terbaru yang mengalokasikan 20% Dana Desa untuk program ketahanan pangan yang dikelola BUMDes. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kemandirian ekonomi desa dan mempercepat pencapaian ketahanan pangan nasional.
Namun, Ketua BUMDes lainnya mengingatkan bahwa tantangan tetap ada. “BUMDes bisa berkembang jika dikelola dengan serius dan memiliki perencanaan bisnis yang jelas. Jangan sampai dana yang dialokasikan justru tidak dimanfaatkan secara optimal atau bahkan disalahgunakan,” katanya.
Agar BUMDes bisa mencapai tujuan idealnya sesuai amanah Undang-Undang Desa, diperlukan sinergi antara pemerintah, desa, dan masyarakat. Pendampingan, pelatihan, serta transparansi dalam pengelolaan keuangan menjadi kunci agar BUMDes tidak hanya berdiri, tetapi juga berkembang dan memberikan manfaat nyata bagi warga desa.
Kini, tantangannya adalah bagaimana desa-desa di Indonesia bisa mengubah potensi menjadi peluang dan memastikan BUMDes benar-benar menjadi tulang punggung ekonomi desa, bukan sekadar formalitas administratif.
