MainBeritaTulungagung – Rencana pemangkasan Dana Desa (DD) untuk operasional program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) direspon Persaudaraan Kepala Desa Indonesia (PKDI) Tulungagung. Kades meminta pemerintah pusat memberi solusi agar program pembangunan desa di luar KDKMP tetap bisa digelar optimal.
Ketua PKDI Tulungagung, Juni, mengungkapkan bahwa secara umum DD memang dipangkas untuk operasional KDMP di tahun ini. Tapi, meski tak merinci, jumlah Alokasi Dana Desa (ADD) di tahun ini disebutnya justru meningkat.
“Dana desa itu kan ditentukan dari pusat. Jadi untuk PKDI ya kita mengikuti pemerintah saja. Kalau ADD di Tulungagung kan malah kita ada kenaikan. Jadi tidak ada permasalahan,” akunya.
Di sisi lain, dia mengaku bahwa pemangkasan DD dikhawatirkan akan berdampak pada program-program pembangunan desa yang sudah direncanakan sebelumnya. Artinya, minimnya kucuran DD usai pemangkasan dikhawatirkan akan membuat proses pembangunan desa jadi terhambat.
“Iya, pasti itu. Pembangunan yang sudah kita tentukan, yang sudah kita musyawarahkan, pasti semua terpengaruh. Tapi bagaimana lagi, karena itu juga keputusan dari pemerintah pusat untuk pembangunan yang lain (program KDMP),” kata Juni.
Patut diingat, sesuai ketentuan yang berlaku, dilakukan prmangkasan sekitar 60-70 persen dari jumlah DD yang dianggarkan. Jumlah itu akan dialokasilan untuk operasional KDMP di masing-masing desa.
Juni menyebut, PKDI Tulungagung sebetulnya lebih memilih untuk tidak digelar KDMP di masing-masing desa. Tapi, mengingat program ini merupakan kebijakan presiden, PKDI harus patuh pada aturan dan ketentuan.