MainBeritaTulungagung – Rencana pemangkasan Dana Desa (DD) untuk operasional program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) direspon Persaudaraan Kepala Desa Indonesia (PKDI) Tulungagung. Kades meminta pemerintah pusat memberi solusi agar program pembangunan desa di luar KDKMP tetap bisa digelar optimal.
Ketua PKDI Tulungagung, Juni, mengungkapkan bahwa secara umum DD memang dipangkas untuk operasional KDMP di tahun ini. Tapi, meski tak merinci, jumlah Alokasi Dana Desa (ADD) di tahun ini disebutnya justru meningkat.
“Dana desa itu kan ditentukan dari pusat. Jadi untuk PKDI ya kita mengikuti pemerintah saja. Kalau ADD di Tulungagung kan malah kita ada kenaikan. Jadi tidak ada permasalahan,” akunya.
Di sisi lain, dia mengaku bahwa pemangkasan DD dikhawatirkan akan berdampak pada program-program pembangunan desa yang sudah direncanakan sebelumnya. Artinya, minimnya kucuran DD usai pemangkasan dikhawatirkan akan membuat proses pembangunan desa jadi terhambat.
“Iya, pasti itu. Pembangunan yang sudah kita tentukan, yang sudah kita musyawarahkan, pasti semua terpengaruh. Tapi bagaimana lagi, karena itu juga keputusan dari pemerintah pusat untuk pembangunan yang lain (program KDMP),” kata Juni.
Patut diingat, sesuai ketentuan yang berlaku, dilakukan prmangkasan sekitar 60-70 persen dari jumlah DD yang dianggarkan. Jumlah itu akan dialokasilan untuk operasional KDMP di masing-masing desa.
Juni menyebut, PKDI Tulungagung sebetulnya lebih memilih untuk tidak digelar KDMP di masing-masing desa. Tapi, mengingat program ini merupakan kebijakan presiden, PKDI harus patuh pada aturan dan ketentuan.
“Ya sebenarnya kalau boleh milih ya nggak ada KDMP. Tapi karena itu juga PSN, mau apalagi. Pemotongan anggarannya juga sudah ditentukan dari pusat seragam se-Indonesia. Kita mau nggak mau kan harus bangun juga,” ucapnya.
Dia juga menyinggung proses penyediaan lahan untuk pembangunan gerai KDMP yang masih menemui masalah di beberapa desa. Menurut Juni, hal ini perlu disikapi secara serius agar tak jadi permasalahan di kemudian hari.
“Yang jadi permasalahan sekarang itu malah di lahannya, penyediaan lahan. Karena banyak yang nggak punya lahan yang strategis. Yang kedua, lahan yang kita gunakan sekarang masih di LP2P-nya atau LSD-nya itu. Kita juga belum punya pegangan untuk keamanan kita juga. Karena dari kementerian punya kewenangan sendiri-sendiri,” bebernya.
“Yang jelas (pengembalian modal pinjaman KDMP dari DD) itu enam tahun mengikuti (skema) pengembalian itu. Jadi kita satu tahun kan mungkin bisa maksimal untuk mencairkan Rp 3 miliar,” sambungnya.
Juni berharap pemerintah pusat menyiapkan skema lain dalam hal pembiayaan untuk pembangunan desa, mengingat sebagian DD dipangkas untuk keperluan KDMP.
“Itu kan sudah jadi keputusan yang mungkin juga nggak mungkin segampang atau semudah dibalikkan lagi ke semula dana desanya. Ya harapannya kita nanti ke pemerintah itu ada solusi lain atau (ada) pendanaan lain untuk pembangunan yang ada di desa,” ujar dia. (dit/ari)
