“Ya sebenarnya kalau boleh milih ya nggak ada KDMP. Tapi karena itu juga PSN, mau apalagi. Pemotongan anggarannya juga sudah ditentukan dari pusat seragam se-Indonesia. Kita mau nggak mau kan harus bangun juga,” ucapnya.
Dia juga menyinggung proses penyediaan lahan untuk pembangunan gerai KDMP yang masih menemui masalah di beberapa desa. Menurut Juni, hal ini perlu disikapi secara serius agar tak jadi permasalahan di kemudian hari.
“Yang jadi permasalahan sekarang itu malah di lahannya, penyediaan lahan. Karena banyak yang nggak punya lahan yang strategis. Yang kedua, lahan yang kita gunakan sekarang masih di LP2P-nya atau LSD-nya itu. Kita juga belum punya pegangan untuk keamanan kita juga. Karena dari kementerian punya kewenangan sendiri-sendiri,” bebernya.
“Yang jelas (pengembalian modal pinjaman KDMP dari DD) itu enam tahun mengikuti (skema) pengembalian itu. Jadi kita satu tahun kan mungkin bisa maksimal untuk mencairkan Rp 3 miliar,” sambungnya.
Juni berharap pemerintah pusat menyiapkan skema lain dalam hal pembiayaan untuk pembangunan desa, mengingat sebagian DD dipangkas untuk keperluan KDMP.
“Itu kan sudah jadi keputusan yang mungkin juga nggak mungkin segampang atau semudah dibalikkan lagi ke semula dana desanya. Ya harapannya kita nanti ke pemerintah itu ada solusi lain atau (ada) pendanaan lain untuk pembangunan yang ada di desa,” ujar dia. (dit/ari)