27.3 C
Tulungagung
Friday, April 10, 2026
Home Berita Nasional Distribusi Bantuan Lewat Jalur Udara dengan Airdrop Dikritik, Ini Kata Kapuspen TNI

Distribusi Bantuan Lewat Jalur Udara dengan Airdrop Dikritik, Ini Kata Kapuspen TNI

Kapuspen TNI buka suara mengenai kritikan pada bantuan bencana Sumatera melalui airdrop. (Instagram/puspentni)

MAINBERITA – Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen TNI (Mar) Freddy Ardianzah memberi kabar terbaru mengenai proses distribusi bantuan pascabanjir di Sumatera.

Freddy mengungkapkan bahwa bantuan yang diberikan kepada masyarakat terdampak masih berupa logistik yang dibutuhkan, seperti beras, makanan instan, hingga makanan siap saji.

Jenis bantuan lainnya, kata Freddy selalu menyesuaikan dengan kebutuhan di lapangan.

“Kita bersama BNPB selalu komunikasi, kemudian apa-apa saja yang menjadi kebutuhan seperti beberapa titik yang terisolir dan tenda tidak layak, didorong kebutuhan tenda lebih layak,” ujar Freddy kepada awak media pada Sabtu, 6 Desember 2025.

Selain tenda, juga diberikan bantuan tempat tidur, kasur, kebutuhan bayi, serta pakaian.

“Jadi, kebutuhan yang mendesak, pakaian dan sebagainya nanti itu akan dinamis sesuai dengan kenyataan di lapangan,” tambahnya.

Baca Juga  Kementerian ATR/BPN Dukung Program Ketahanan Energi Lewat Penyediaan Lahan dan Tata Ruang

Evaluasi Distribusi Bantuan Lewat Udara

Pemberian bantuan melalui airdrop, yakni menjatuhkan bantuan dari pesawat atau helikopter menuai kritikan dari masyarakat.

Beberapa video viral di media sosial saat masyarakat mengeluh bantuan pangan yang dijatuhkan tersebut justru rusak parah dan tak bisa dikonsumsi.

“Kita terus mengevaluasi proses distribusi bantuan lewat udara, perlu saya tekankan bahwa di momen saat ini, khususnya pada tempat-tempat yang terisolir, sulit dijangkau,” kata Freddy.

“Masih tertutup, masih terputus jalan daratnya. Itu kemampuan, kekuatan udara itu sangat mendukung. Jadi, helikopter, pesawat yang melakukan airdrop dengan berbagai model itu kita upayakan pendistribusian cepat,” lanjutnya.

Masukan Evaluasi Distribusi Lewat Udara Dilakukan Semua Pihak

Freddy menambahkan bahwa kritikan dan evaluasi terkait pendistribusiannya itu untuk perbaikan pihak internal.

Menurutnya, tak hanya TNI yang melakukan perbaikan, tapi semua pihak yang menggunakan metode airdrop.

Baca Juga  ATR/BPN dan Komisi II Bahas Penyelesaian Sengketa Tanah Surabaya.

“Kita jadikan perbaikan internal, menyeluruh ya, bukan hanya TNI karena kekuatan unsur udara itu ada yang dari BNPB, kemudian kementerian/lembaga yang mendukung ini. Jadi, kita evaluasi,” jelasnya.

Distribusi Bantuan Tetap Utamakan Keamanan

Lebih lanjut, Freddy menegaskan bahwa unsur keamanan semua pihak yang terlibat dalam proses pendistribusiannya tetap diperhatikan.

“Saya tegaskan di sini bahwa keamanan dari kru, keamanan dari alutsista dalam hal ini helikopter atau pesawat, serta keamanan dari masyarakat itu yang jadi prioritas kami,” tegasnya.

“Jadi, evaluasi tetap bagaimana percepatan pendistribusian logistik, tapi tetap tidak mengabaikan sisi keamanan,” sambungnya.

Adapun lokasi untuk menjatuhkan bantuan, kata Freddy harus mempertimbangkan kelayakan area.

“Kita butuh dropping zone yang layak, sementara di daerah-daerah terisolir itu banyak tempat terbuka, medan terbuka, tapi tidak layak,” terangnya.

Baca Juga  RRQ Alice, Cosplayer Berprestasi Asal Yogyakarta Siap Meriahkan Aratu No Matsuri Vol.2 di Tulungagung

“Jadi, kelihatan luas seperti lapangan, tapi tanahnya lembek-lembek kemudian lunak, tidak layak untuk didarati. Kemudian bekas puing yang apabila kena baling-baling itu bisa berterbangan dan membahayakan alutsista,” papar Freddy.

Bantuan Airdrop Sempat Dikritik DPR

Selain masyarakat, kritikan tentang bantuan yang dilempar hingga membuat rusak tersebut juga sempat dikritik DPR.

Anggota Komisi IV DPR dari Fraksi Golkar, Firman Soebagyo, menyebut cara yang dilakukan tidak etis dan tidak sopan.

“Saya minta kepada pejabat yang ada di daerah juga, ketika membantu para korban hendaklah yang sopan,” ucap Firman dalam rapat DPR bersama Kementerian Kehutanan yang digelar pada Kamis, 4 Desember 2025.

“Tidak perlu memberikan beras dilempar-lempar dari helikopter,” imbuhnya.

Ketua DPR RI, Puan Maharani, juga sempat mengusulkan evaluasi mengenai cara distribusi melalui jalur udara tersebut.

***

Sumber

https://youtu.be/izKC2b-mhxs?si=GZz50v_5nIhj5rMy