“Anggaran KKN 2026 harus benar-benar dipersiapkan agar apa yang menjadi keinginan Pak Menteri dapat tercapai, terutama percepatan pengurusan sertipikat yang ditargetkan sebanyak enam juta bidang tanah tahun ini. Jika program ini bisa diperluas, tema-temanya harus dipilih dengan tepat. Dengan demikian, di tahun 2026 kita dapat menambah kekuatan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut,” jelas Ossy Dermawan.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, melaporkan bahwa Kementerian ATR/BPN juga akan menurunkan Taruna dan Taruni Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN) untuk melaksanakan Kuliah Kerja Nyata Pertanahan Praktik Tata Laksana Pertanahan (KKNP-PTLP) Tematik Tingkat III. Program ini akan melibatkan sebanyak 619 taruna sebagai bagian dari skema perbantuan sumber daya manusia.
Program tersebut mendukung peningkatan kualitas data pertanahan menuju pra-sertifikasi elektronik melalui pelibatan mahasiswa dalam fungsi administratif, kearsipan, serta teknis spasial sesuai dengan pedoman yang berlaku. Strategi ini diharapkan mampu mengoptimalkan pencapaian target nasional dalam penyelesaian pendaftaran bidang tanah.
Dalam rapat tersebut, seluruh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya memaparkan capaian kinerja tahun sebelumnya sekaligus target yang akan dicapai pada tahun 2026. Rapim kali ini turut diikuti para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Kementerian ATR/BPN yang hadir secara luring, serta para Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi beserta jajarannya di seluruh Indonesia yang mengikuti kegiatan secara daring. (MW/RT)