Mainberita – Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, memberikan tanggapan terhadap wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, yang juga merupakan putranya.
Isu tersebut kembali mencuat setelah Forum Purnawirawan TNI mengirimkan surat kepada DPR dan MPR, mendesak agar proses pemakzulan segera dimulai.
Menanggapi hal ini dalam sebuah wawancara video yang beredar pada Jumat (6/6), Jokowi menyatakan bahwa Indonesia merupakan negara besar dengan sistem ketatanegaraan yang sudah jelas.
“Ya, negara ini kan negara besar yang memiliki sistem ketatanegaraan. Ya, diikuti saja prosesnya sesuai sistem ketatanegaraan kita,” ujarnya.
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu melihat langkah Forum Purnawirawan sebagai bagian dari dinamika demokrasi.
“Bahwa ada yang menyurati seperti itu, ya itu dinamika demokrasi kita. Biasa saja. Dinamika demokrasi memang seperti itu,” kata Jokowi dengan tenang.
Ia juga menegaskan bahwa dirinya tidak merasa tersinggung atas manuver para purnawirawan.
Jokowi menekankan bahwa pemilihan presiden dan wakil presiden di Indonesia dilakukan dalam satu paket, sehingga keduanya merupakan satu kesatuan dalam sistem pemerintahan.
Lebih lanjut, Jokowi menjelaskan bahwa pemakzulan tidak bisa dilakukan sembarangan, karena harus melalui prosedur hukum dan konstitusi yang jelas.
“Pemakzulan itu hanya bisa dilakukan jika presiden atau wakil presiden melakukan korupsi, perbuatan tercela, atau pelanggaran berat lainnya,” tegasnya. (*)
