Komisi II DPR RI Apresiasi Digitalisasi Pengaduan Pertanahan ATR/BPN

Dalam Konferensi Pers Satu Tahun Bekerja untuk Rakyat Tahun 2025, Aria Bima menjelaskan bahwa sistem digital tersebut memungkinkan masyarakat mengikuti perkembangan persoalan pertanahan secara langsung. Sepanjang 2025, DPR RI menerima lebih dari 200 pengaduan, mulai sertipikat ganda, sengketa masyarakat dengan korporasi, hingga dugaan mafia tanah. Dashboard kemudian dikembangkan sebagai ruang publik sebelum pengaduan dibahas dalam RDP maupun RDPU bersama Kementerian ATR/BPN.Aria Bima menegaskan kolaborasi Komisi II DPR RI dan Kementerian ATR/BPN menunjukkan komitmen memperbaiki tata kelola pertanahan. Sistem ini juga meningkatkan transparansi karena setiap kasus dapat diakses secara real time. Konferensi pers tersebut turut dihadiri Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, serta para pejabat Kementerian ATR/BPN lainnya. (*)