“Kalau yang kesehatan, beberapa minggu yang lalu sudah ke sini itu ada sembilan orang yang lolos. Sembilan orang berarti nanti butuhnya kan hanya enam. Mungkin yang tiga nanti ditugaskan ke luar kota,” bebernya.
Suryani menambahkan, ada perbedaan skema penugasan antara petugas kesehatan dan petugas dari kementerian. Petugas kesehatan memiliki cakupan tugas di level provinsi, sehingga distribusi personelnya bersifat fleksibel mengikuti kebutuhan di bawah naungan Kanwil Kemenag Jawa Timur. Sementara itu, petugas dari kementerian haji diprioritaskan untuk mengisi kuota internal kabupaten.
“Kalau petugas kesehatan itu scope-nya Jawa Timur. Tapi kalau dari Kementerian Haji itu hanya se-kabupaten. Jadi butuhnya enam, ya enam dari Tulungagung,” tegasnya.
Disinggung mengenai progres Petugas Haji Daerah (PHD) yang berasal dari unsur pemerintah kabupaten, Suryani mengungkapkan, bahwa tahapan seleksi baru saja dilalui oleh para peserta di Sukolilo, Surabaya. Hingga saat ini, pihaknya masih menunggu hasil resmi dari pusat terkait siapa saja yang berhak mendapatkan tiket sebagai pendamping jamaah di tanah suci tahun ini.
“PHD kemarin baru tes. Jadi kemarin tes di Sukolilo. Belum ada pengumuman sampai sekarang,” tandasnya. (dit/ari)