Minimnya jumlah armada ini tentu menjadi tantangan besar, mengingat adanya target capaian “Sanitasi Aman” yang dipatok oleh pemerintah provinsi maupun pusat.
Retnowati mengakui, meskipun keterbatasan alat menjadi kendala nyata, pihaknya tetap berupaya memenuhi target pelayanan tersebut dengan sumber daya yang tersedia.
“Disengkakne (coba dipaksakan). Karena target kami di sanitasi aman itu kan ada target dari provinsi juga,” terangnya dengan nada optimis namun realistis.
Di sisi lain, keberadaan jasa sedot tinja swasta di Tulungagung yang berjumlah sekitar empat hingga enam perusahaan sebenarnya cukup membantu masyarakat. Namun, tidak semua penyedia jasa swasta tersebut membuang limbahnya ke IPLT milik Pemkab. Hal ini dikarenakan jenis limbah yang mereka tangani terkadang tidak sesuai dengan spesifikasi pengolahan di IPLT Disperkim.
Retnowati membeberkan, bahwa IPLT yang dikelolanya memiliki batasan tegas mengenai jenis limbah yang masuk. Pihaknya hanya menerima limbah domestik (tinja) dan menolak limbah industri atau sisa usaha lainnya.
“Mungkin kadang yang swasta itu bukan melayani untuk penyedotan kakus saja. Kadang limbah katering, kadang limbah pabrik, kita nggak menerima,” jelasnya.
Penolakan tersebut bukan tanpa alasan teknis. Limbah non-domestik memiliki karakteristik kimiawi dan aroma yang jauh lebih mengganggu dibandingkan limbah rumah tangga biasa, sehingga dikhawatirkan merusak ekosistem pengolahan yang ada. “Baunya itu lebih menyengat di limbah pabrik dan limbah catering daripada dari limbah tinja,” jelasnya. (dit/ari)