MainBeritaTulungagung – Ambisi pemenuhan target 271 unit Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Kabupaten Tulungagung, harus berhadapan dengan realita pelik di lapangan. Hingga saat ini, persoalan status dan kelayakan lahan masih menjadi faktor utama yang menghambat akselerasi pembangunan gerai koperasi tersebut di tingkat desa.
Berdasarkan data yang dihimpun, terdapat sekitar 175 titik lahan yang masuk dalam database pemantauan. Namun, dari jumlah tersebut, sebaran kondisinya masih sangat variatif dan belum sepenuhnya siap untuk dieksekusi dalam waktu dekat.
Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tulungagung, Slamet Sunarto menuturkan, bahwa pihaknya terus melakukan pengawasan terhadap data yang masuk melalui portal koordinasi. Menurutnya, sejauh ini baru sebagian kecil dari total usulan yang menunjukkan kemajuan signifikan secara administratif maupun fisik.
“Data yang masuk portal Kodim ada 93 yang on progress. Yang siap bangun ada 9 atau berapa. Dan sekali lagi kita dari Dinas Koperasi memantau aja,” ujar Slamet.
Slamet merinci, tantangan terbesar terletak pada klasifikasi lahan yang tersedia di masing-masing desa. Sebagian besar lahan yang diusulkan justru terbentur pada regulasi zonasi, seperti Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) atau Lahan Sawah Dilindungi (LSD).
Secara mendetail, Slamet memaparkan, bahwa terdapat 70 titik yang berstatus lahan hijau (LP2B/LSD/MBS), 20 titik merupakan aset milik pemerintah daerah, 13 titik berada di kawasan Perhutani, serta satu titik milik PTPN. Kondisi fisik lahan pun tidak semuanya siap bangun, karena ada 13 lokasi yang memerlukan pengurukan dan 5 titik lainnya bahkan menuntut proses perobohan bangunan lama terlebih dahulu.
“Katakanlah yang saya tangkap pertama itu 70 lahan hijau LP2B, LSD, dan MBS. Terus 20 lahannya milik pemda, terus lahan Perhutani itu 13, lahan perlu pengurukan itu 13, terus lahan perlu pengurukan dan perobohan bangunan 5,” jelasnya.
Lebih lanjut, Slamet tidak menampik bahwa terdapat 53 titik lahan yang dinyatakan gugur atau tidak memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh mitra pelaksana, dalam hal ini PT Agrinas. Meskipun demikian, pemerintah tetap mengejar target agar pada bulan Maret mendatang sudah ada langkah nyata berupa peluncuran proyek percontohan.
“Targetnya Maret ini ada launching dan dari pihak PT Agrinas untuk Tulungagung kayaknya ada 10 pilot project untuk itu,” imbuh pria ramah tersebut.
Kendati sudah mengantongi peta sebaran wilayah yang akan menjadi proyek percontohan, Slamet masih enggan membeberkan secara spesifik desa mana saja yang akan mengawali pembangunan 10 unit KDKMP pertama di Tulungagung. Ia berdalih masih perlu mematangkan koordinasi sebelum data tersebut dibuka ke publik.
“Belum bisa (saya sampaikan), tapi saya sudah punya data,” tegasnya singkat saat ditanya mengenai lokasi pilot project.
Di sisi lain, bagi desa-desa yang hingga kini masih mencatatkan progres nol atau mandek, Slamet mengidentifikasi adanya kendala mendasar pada ketersediaan luas lahan. PT Agrinas mensyaratkan luas lahan minimal 600 meter persegi untuk satu unit gerai, sementara banyak desa yang tidak memiliki aset tanah seluas itu di lokasi strategis.
Kondisi ini menjadi pekerjaan rumah besar mengingat target total yang harus dicapai adalah 271 unit sesuai dengan jumlah desa dan kelurahan di Kabupaten Tulungagung.
“Ada yang tidak punya lahan, terus lahannya kurang dari 600 meter (persegi), itu harus ada solusi. Karena dari PT Agrinas dituntut untuk target 271 (unit KDKMP) itu harus ada,” bebernya. (dit/ari)
