MainBeritaTulungagung – Pembangunan infrastruktur trotoar di sepanjang Jalan Teuku Umar yang baru saja rampung, disorot Persatuan Tunanetra Indonesia (Pertuni) Cabang Tulungagung. Musababnya, fasilitas publik itu tidak dilengkapi dengan guiding block atau ubin pengarah bagi penyandang disabilitas netra.
Ketua Pertuni Tulungagung, Yuniarsih, mengungkapkan, bahwa ketiadaan ubin pemandu ini semakin mempertegas kesan bahwa tata ruang di Kota Marmer masih belum berpihak pada kaum difabel.
Menurutnya, trotoar yang dibangun tanpa mempertimbangkan kebutuhan khusus tersebut membuat mobilitas mereka menjadi terhambat dan penuh risiko keselamatan. Pihaknya membandingkan kondisi di Tulungagung dengan kota-kota lain yang dinilai lebih maju dalam menyediakan fasilitas ramah disabilitas.
Dia menyebut, kenyamanan mobilitas sangat bergantung pada ketersediaan infrastruktur pendukung yang memadai, agar penyandang disabilitas tidak merasa kesulitan saat harus bepergian secara mandiri.
“Sebenarnya kami itu dari kaum disabilitas, terkhusus disabilitas netra ini memang sudah merasakan bahwa di Tulungagung ini kurang ramah disabilitas,” keluhnya.
Dia menambahkan, banyak rekan sesama penyandang tunanetra yang justru merasa lebih aman saat berada di luar daerah karena adanya kepastian fasilitas. “Teman-teman (difabel) itu pada nyaman pada merasa enak itu di kota lain. Karena di sana mereka itu mendapatkan fasilitas tentang ramah disabilitas. Nggak merasa kesulitan ketika hendak ke mana atau hendak menuju ke arah mana itu mereka sudah nyaman,” imbuhnya.
Tak hanya di Jalan Teuku Umar, Yuniarsih juga menyoroti kondisi fisik trotoar di titik lain yang dinilai membahayakan. Salah satu yang menjadi sorotannya adalah, akses pejalan kaki di sekitar area terminal yang kondisinya sangat memprihatinkan dan berisiko mencelakai para tunanetra.
“Terutama di sekitaran terminal ke arah timur itu di seberang jalan, itu yang saya tahu di situ berlubang-lubang. Kalau teman-teman lewat, bukannya tidak mungkin malah masuk ke selokan,” tegasnya.
Melihat fenomena pembangunan yang seolah abai terhadap kebutuhan difabel, Yuniarsih menekankan pentingnya keterlibatan langsung organisasi disabilitas dalam setiap proses perencanaan pembangunan fasilitas publik agar hasilnya tepat sasaran dan fungsional.
Dia menilai, selama ini pemerintah mungkin memahami kebutuhan masyarakat umum, namun seringkali luput dalam memahami spesifikasi kebutuhan kaum minoritas seperti mereka.
“Tentang pembangunan fasilitas yang ramah disabilitas itu memang dari kami, kaum disabilitas sendiri. Harus ada yang terlibat (agar mengetahui) seperti apa kebutuhan kami,” kata Yuniarsih.
Dia berharap agar ke depan dibentuk tim khusus atau mekanisme koordinasi yang lebih mendalam sebelum proyek fisik dieksekusi. Hal ini semata-mata agar anggaran pembangunan tidak terbuang sia-sia pada fasilitas yang tidak bisa dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat.
“Jadi kami mohon itu, mungkin ada trik atau ada satu tim yang nanti lebih bisa mendalami tentang apa-apa yang dibutuhkan teman-teman disabilitas terkait mobilitas dan sebagainya,” tuturnya. (dit/ari)
