MainBeritaTulungagung – Pemerintah Kabupaten Tulungagung terus mendorong peningkatan profesionalisme perangkat desa.
Hal itu ditegaskan Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo, S.E., M.E. saat membuka secara resmi Musyawarah Daerah Kabupaten (Musdakab) ke-4 Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Tulungagung tahun 2025, Kamis (6/11).
Kegiatan bertema “Terciptanya Peningkatan Profesionalisme Perangkat Desa Menuju Desa Maju dan Berdaya” tersebut berlangsung di Lotus Garden Hotel, Jalan Pahlawan, Desa Ketanon, Kecamatan Kedungwaru.
Pembukaan ditandai dengan pemukulan gong oleh Bupati Gatut Sunu, sebagai simbol dimulainya Musdakab yang menjadi forum permusyawaratan tertinggi PPDI di tingkat kabupaten.
Musdakab ke-4 ini menjadi momentum penting bagi PPDI Tulungagung untuk menilai dan melaporkan pertanggungjawaban pengurus periode 2020–2025, merumuskan program kerja ke depan, sekaligus memilih ketua baru untuk masa bakti 2025–2030.
Acara ini dihadiri Ketua PPDI Jawa Timur H. Sutoyo M. Muslih, S.E., M.M., Ketua PPDI Tulungagung Suyono, S.H., jajaran Forkopimcam Kedungwaru, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), serta Ketua Asosiasi BPD, PKDI, dan Apdesi Kabupaten Tulungagung. Hadir pula para korcam, kordes, serta seluruh peserta Musda dari 19 kecamatan di Tulungagung.
Dalam sambutannya, Bupati Gatut Sunu menyampaikan apresiasi atas kiprah PPDI yang selama ini konsisten memperkuat tata kelola pemerintahan desa dan mendorong pembangunan dari tingkat bawah.
“PPDI memiliki peran penting dalam membangun sinergi antara pemerintah daerah dan desa. Melalui forum ini, mari kita wujudkan perangkat desa yang semakin berdaya, profesional, dan berdedikasi untuk kemajuan masyarakat,” ujar Bupati Gatut.
Ia menambahkan, Musdakab ke-4 ini juga menjadi ajang konsolidasi organisasi dan evaluasi program kerja PPDI dalam memperkuat kapasitas perangkat desa menghadapi tantangan pembangunan di masa depan.
Sebagai bentuk perhatian terhadap kesejahteraan perangkat desa, Bupati Gatut juga mengumumkan rencana peningkatan penghasilan tetap (siltap) pada 2026 mendatang. Tambahan siltap sebesar 5 persen akan diberlakukan, dengan rincian: Kepala Desa: Rp 3.307.500; Sekretaris Desa: Rp 2.467.500; Perangkat Desa: Rp 2.257.500.
Selain itu, pemerintah daerah juga akan memberikan jaminan hari tua melalui BPJS Ketenagakerjaan bagi seluruh perangkat desa, yang mulai dianggarkan melalui Alokasi Dana Desa (ADD) 2026.
“Kami ingin perangkat desa tidak hanya sejahtera saat bertugas, tapi juga memiliki jaminan di masa tua. Ini bentuk komitmen pemerintah daerah terhadap pengabdian perangkat desa,” tegasnya.
Musdakab berlangsung hangat dan penuh semangat kebersamaan. Seluruh peserta berharap hasil musyawarah kali ini dapat membawa PPDI Tulungagung menjadi organisasi yang lebih solid dan visioner dalam mendukung pembangunan desa yang maju dan berdaya. (ari)
