Dalam audiensi ini, kelompok tersebut juga meminta Wali Kota Blitar untuk menandatangani pakta integritas sebagai bentuk komitmen terhadap tata kelola pemerintahan yang transparan.
Mereka mendesak pemerintah agar menindak pihak-pihak yang diduga memiliki kepentingan dalam mengatur dan mempermainkan regulasi perizinan di Kota Blitar. (*)
1 2