mainberita.com // Tulungagung – Kritik terhadap kinerja birokrasi Pemerintah Kabupaten Tulungagung kembali mencuat. Tokoh masyarakat Tulungagung Timur, Sutrisno atau yang akrab disapa Kang Tris, melontarkan sorotan tajam terhadap jalannya pemerintahan yang dinilai belum mampu menghadirkan percepatan pembangunan secara nyata di tengah tingginya harapan masyarakat.
Dalam pernyataannya, Kang Tris meminta Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Tulungagung, Ahmad Baharudin, tidak hanya menjalankan roda pemerintahan secara administratif, tetapi juga berani melakukan reformasi birokrasi secara menyeluruh. Menurutnya, kondisi birokrasi saat ini membutuhkan pembenahan serius agar lebih responsif, profesional, dan berorientasi pada pelayanan publik.
Ia menilai sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) masih berjalan tanpa inovasi dan akselerasi yang jelas. Aktivitas birokrasi, kata dia, lebih banyak terfokus pada rutinitas administratif dibanding menghadirkan dampak nyata bagi masyarakat.
“Kalau pola lama terus dipertahankan, pembangunan akan berjalan lambat dan masyarakat tidak akan merasakan perubahan yang signifikan,” ujarnya, Kamis (21/5/2026).
Kang Tris juga menyoroti pentingnya penataan pejabat berdasarkan kompetensi dan kapasitas, bukan kedekatan ataupun pertimbangan nonprofesional lainnya. Menurutnya, OPD strategis harus dipimpin figur yang memiliki latar belakang dan pemahaman sesuai bidang tugasnya agar kebijakan yang diambil lebih efektif.
Selain itu, ia mendorong dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja OPD maupun Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Penilaian kinerja pejabat, lanjutnya, tidak seharusnya hanya bertumpu pada serapan anggaran dan laporan administratif, tetapi harus diukur dari dampak nyata yang dirasakan masyarakat.
“Ukuran keberhasilan pemerintah adalah manfaat yang benar-benar dirasakan rakyat, mulai dari pelayanan yang cepat, pembangunan yang berjalan, hingga meningkatnya kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.
Ia pun meminta pemerintah daerah segera mengambil langkah strategis melalui mutasi, rotasi, dan promosi jabatan berbasis kinerja serta kebutuhan organisasi, sesuai mekanisme dan regulasi yang berlaku.
Menurut Kang Tris, reformasi birokrasi menjadi langkah penting untuk mengembalikan kepercayaan publik sekaligus mempercepat pembangunan daerah. Ia mengingatkan, tanpa pembenahan yang serius, stagnasi pemerintahan dikhawatirkan akan terus berlanjut dan berdampak pada menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.
“Ini bukan sekadar soal birokrasi, tetapi menyangkut masa depan Tulungagung dan harapan masyarakat terhadap perubahan yang lebih baik,” pungkasnya. (DN97)
